Kedudukan dan Ketimpangan Wewenang di dalam Sistem Perwakilan di Indonesia Oleh: Jamilatur Rohma* Pada kisaran tahun 1998, Dewan Perwakilan Daerah lahir sebagai satu dari sekian banyak tuntutan untuk membuat sebuah lembaga tidak lagi bersifat sentralistik. Tuntutan ini akhirnya terpenuhi dan tertuang di dalam pasal 2 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan adanya isi dari pasal tersebut Indonesia secara langsung mengidentifikasikan diri untuk menganut sistem perwakilan dua kamar atau yang biasa disebut bicameral system. Konsep awal Sistem dua kamar ini pada awalnya diharapkan menjadi penyeimbang antar lembaga lembaga perwakilan yang sebelumnya begitu memusat, dimana DPR RI merupakan representasi dari perwakilann politik rakyat sedangkan DPD merupakan perwakilan Daerah yang keduanya di
Menuju petang, Datang doa yang berlariklarik, Aku kamu mencoba merayu Tuhan bersama angin yang kian menggigil. Bawalah satu-satu atau sisa lisan yang merapal doa, Semoga-semoga. Di tengah segala ketidakpastian, Malam terlalu dini merangkul segala kata dari relung yang terluka berharap menjelma baja. Oh. . Apa yang bisa dibanggakan dari seonggok daging yang tak terpejam di tengah malam? Kecuali berharap tetap bisa berdiri meski setengah bungkuk di tengah badai. Kau dan aku di tengah batas kesadaran, Berharap tetap terjaga sampai akhir.